Surabaya – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan berbasis data dan sistem yang terstandar, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya pada Rabu (21/5/25). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengukuran efektivitas pemanfaatan sistem Bangkom Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang tersedia dalam repository Pusbangkom.
Kegiatan yang berlangsung dengan suasana kolaboratif ini dibuka secara resmi oleh Kepala BDK Surabaya, Japar. Dalam sambutannya, ia menyatakan komitmen penuh terhadap peningkatan kualitas layanan berbasis sistem. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Penilaian seperti ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi pengguna,” ujar Japar.
Yulianti, Widyaiswara Ahli Madya Pusbangkom MKMB hadir untuk memberikan pengarahan kepada para peserta. Dalam arahannya, Yulianti menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen yang terlibat. “Dengan adanya penilaian ini, diharapkan produk-produk Pusbangkom dalam repository semakin baik, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas,” tegasnya.
Pengukuran dilakukan dengan melibatkan sejumlah responden dari unsur pegawai dan widyaiswara BDK Surabaya. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan lima orang untuk mempermudah proses penilaian dan diskusi instrumen. Setiap peserta diberi ruang untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif terhadap sistem yang dinilai.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pusbangkom MKMB dalam melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai produk digital kepegawaian dan diklat yang dikembangkan, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama.
Dengan evaluasi yang menyeluruh dan partisipatif seperti ini, diharapkan sistem repository NSPK dapat menjadi referensi utama yang kredibel dan fungsional, serta mampu menjawab kebutuhan transformasi digital pelayanan publik di era modern.