Bukan Sekadar Administrasi, PPPK Didorong Menata Kinerja Agar Lebih Terarah

Surabaya – Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi e-Kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, baik kategori optimalisasi maupun non-optimalisasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (7/1/25) di lingkungan BDK Surabaya.

Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola manajemen kinerja aparatur sipil negara, khususnya PPPK, agar selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi dan sistem penilaian kinerja berbasis digital yang diterapkan pemerintah.

Kegiatan dipandu oleh Abdul Qohar, Analis SDM Aparatur, yang memberikan pemaparan komprehensif terkait teknis pengisian SKP di aplikasi e-Kinerja, mulai dari penyusunan rencana kinerja, penetapan indikator, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Abdul Qohar menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap mekanisme e-Kinerja agar kinerja PPPK dapat terukur secara objektif dan akuntabel.

“Pengisian SKP di e-Kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai target, peran, dan kontribusinya terhadap organisasi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kesalahan dalam pengisian SKP dapat berdampak pada penilaian kinerja tahunan, sehingga diperlukan ketelitian dan pemahaman regulasi yang mendasarinya. Menurutnya, bimtek ini dirancang agar pegawai tidak hanya memahami aspek teknis aplikasi, tetapi juga filosofi penilaian kinerja ASN yang menekankan pada hasil dan dampak.

Secara tidak langsung, Abdul Qohar menyampaikan bahwa transformasi digital melalui e-Kinerja menuntut perubahan pola kerja ASN yang lebih terencana, terukur, dan transparan. Oleh karena itu, PPPK diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja berbasis kinerja dan data.

Peserta bimtek tampak antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut. Selain pemaparan materi, sesi diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk mengulas berbagai kendala teknis yang kerap dihadapi dalam pengisian SKP, khususnya bagi PPPK yang baru pertama kali menggunakan aplikasi e-Kinerja.

Melalui bimtek ini, BDK Surabaya menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPPK, sekaligus memastikan implementasi sistem manajemen kinerja ASN berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Penulis: Mutia