BDK Surabaya Perkuat IKPA, Cegah Anggaran Tak Tepat Sasaran

Surabaya – Komitmen memperkuat tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel terus digaungkan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat penyusunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diselenggarakan pada Kamis (5/2/2026).

Rapat yang berlangsung di lingkungan BDK Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Anton Sasono, serta dihadiri oleh jajaran pengelola keuangan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan anggaran triwulan pertama berjalan tepat sasaran, efektif, dan sesuai regulasi.

Anton Sasono menegaskan bahwa IKPA bukan sekadar instrumen administratif, melainkan cerminan kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja. “Penyusunan IKPA harus dilakukan secara cermat dan terukur. Kita tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi manfaat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pelatihan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik serta citra institusi pemerintah. Menurutnya, sinergi dan koordinasi antar pengelola keuangan menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas strategi perencanaan anggaran triwulan pertama, mulai dari pemetaan kegiatan prioritas, mitigasi potensi kendala penyerapan anggaran, hingga optimalisasi monitoring dan evaluasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan program pelatihan yang dirancang BDK Surabaya dapat terlaksana secara maksimal.

Para pengelola keuangan juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam proses administrasi anggaran. Mereka menilai bahwa perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program kerja. Hal ini sekaligus menjadi langkah preventif agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.

Selain itu, rapat juga menekankan perlunya penguatan komitmen seluruh unit kerja dalam menjaga kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan keuangan. Anton mengingatkan bahwa capaian IKPA tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur organisasi.

Ia berharap rapat penyusunan IKPA ini mampu menjadi momentum peningkatan kualitas kinerja keuangan di BDK Surabaya. Anton menilai, pengelolaan anggaran yang akuntabel akan mendukung terwujudnya layanan pelatihan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah ini, BDK Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran diharapkan dapat menjadi contoh praktik pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.

Penulis: Mutia