Tutup Pelatihan di Lamongan, Widyaiswara BDK Surabaya Tekankan Moderasi Beragama di Tengah Tantangan Efisiensi Anggaran

Lamongan — Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama yang digelar di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan resmi ditutup pada Kamis (12/3/2026). Penutupan kegiatan tersebut diwarnai pesan reflektif dari widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Abdul Main, yang menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tengah berbagai tantangan kelembagaan.

Dalam sambutannya, Abdul Main menyampaikan bahwa pelatihan yang berlangsung tersebut sejatinya baru menjadi langkah awal. Ia berharap para peserta tidak berhenti pada materi yang diperoleh selama pelatihan, melainkan mampu menindaklanjutinya dalam praktik nyata di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Pelatihan ini mungkin baru sebatas pengantar. Harapan kami, setelah kembali ke daerah masing-masing, Bapak dan Ibu dapat mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat agar dampaknya benar-benar dirasakan,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa selama proses pelatihan masih terdapat berbagai keterbatasan dari sisi penyelenggaraan. Menurutnya, para fasilitator dan pendamping sering kali harus membagi perhatian dengan tugas lain, sehingga tidak selalu dapat memberikan pendampingan secara maksimal.

Meski demikian, Abdul Main menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak seharusnya mengurangi semangat bersama dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Ia menilai seluruh pihak yang terlibat memiliki niat yang sama untuk memperbaiki kualitas pelayanan keagamaan.

“Kita semua berangkat dari niat yang sama, yaitu memberikan yang terbaik. Kalau ada kekurangan selama proses pelatihan, itu bagian dari dinamika yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Main juga menyinggung kondisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada sejumlah kegiatan pelatihan. Ia menyebutkan bahwa beberapa komponen pembiayaan yang sebelumnya tersedia kini harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang berlaku.

Ia mencontohkan pengalamannya dalam sejumlah kegiatan pelatihan sebelumnya yang terdampak kebijakan efisiensi. “Biasanya ada beberapa komponen honor kegiatan yang diberikan, tetapi dalam kondisi sekarang banyak yang tidak bisa dibayarkan karena kebijakan efisiensi. Namun itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengabdi,” ungkapnya.

Abdul Main juga mengingatkan bahwa institusi keagamaan sering menjadi sorotan publik. Karena membawa nama agama, menurutnya, kesalahan kecil dari individu kerap langsung digeneralisasi kepada lembaga secara keseluruhan.

“Institusi seperti Kementerian Agama sering kali mendapat perhatian besar dari masyarakat. Sedikit kesalahan saja bisa langsung dinilai negatif, padahal biasanya itu hanya ulah oknum,” katanya.

Di akhir sambutannya, ia berharap pelatihan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kompetensi peserta, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Baginya, proses pelatihan mungkin terlihat sederhana, tetapi nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya dapat menjadi inspirasi untuk bekerja lebih baik.

“Semoga ada ilmu yang benar-benar mengendap di pikiran kita semua. Dari situ lahir inspirasi untuk terus melakukan yang terbaik dalam pengabdian,” pungkasnya.

Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Balai Diklat Keagamaan Surabaya dalam memperkuat pemahaman dan praktik moderasi beragama di daerah.

Penulis: Mutia