Surabaya – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) II Surabaya, Bapak Marno, didampingi Kepala Seksi Verifikasi Anggaran, Bapak Fadli, beserta tim, melakukan kunjungan kerja ke Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya pada Rabu, (22/1/25), dalam rangka monitoring, evaluasi, dan quality assurance (QA) pengelolaan anggaran tahun 2024.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh sejumlah pejabat perbendaharaan beserta tim pengelola keuangan BDK Surabaya yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha BDK Surabaya, Dr. H. Muslimin, M.M. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas beberapa poin penting terkait capaian penyerapan anggaran, indikator revisi, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2024, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2025.
Dalam diskusi, Bapak Marno memberikan apresiasi atas kinerja tim pengelola keuangan BDK Surabaya dalam pengelolaan anggaran tahun 2024, yang telah memperoleh penilaian IKPA dengan predikat “BAIK.” Namun, ia juga menekankan pentingnya peningkatan nilai IKPA untuk tahun ini agar tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Sebagai bagian dari pembinaan, KPPN II Surabaya memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan anggaran tahun berikutnya. Rekomendasi tersebut mencakup strategi peningkatan efisiensi revisi anggaran, optimalisasi penyerapan dana, serta penerapan sistem monitoring yang lebih ketat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penjelasan detail yang diberikan sangat membantu tim BDK Surabaya dalam memahami kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini juga semakin mendorong semangat tim untuk melakukan perbaikan dan mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.
Kasubbag TU BDK Surabaya, Dr. H. Muslimin, M.M., menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, rekomendasi, serta pembinaan yang diberikan. “Kami akan terus memperkuat koordinasi internal dan memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas serta selalu memperhatikan aspek efisiensi agar dapat memperoleh penilaian IKPA yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara KPPN II Surabaya dan BDK Surabaya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan berdampak positif pada kinerja satuan kerja secara keseluruhan. (a)