SURABAYA – Langkah berani ditunjukkan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui rencana pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tahun 2026. Dalam rapat yang digelar Rabu (8/4/2026), BDK Surabaya menegaskan komitmennya menghadirkan pelatihan yang tetap berkualitas meski dengan skema 0 rupiah.
Kebijakan ini menjadi terobosan strategis di tengah keterbatasan anggaran. Alih-alih mengurangi kegiatan, BDK Surabaya justru mengakselerasi pelatihan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. PJJ akan dilaksanakan secara daring dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang dinilai lebih efektif dan mudah diimplementasikan.
Langkah brilian lainnya terlihat dari penataan sistem pelaksanaan yang tidak lagi bergantung pada pola konvensional. Pelatihan dirancang berkelanjutan dan tidak harus selesai dalam satu bulan, bahkan dapat dibagi dalam beberapa angkatan. Hal ini memungkinkan jangkauan peserta yang lebih luas tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
Dalam aspek teknis, BDK Surabaya mengintegrasikan penggunaan platform digital seperti Zoom dan Learning Management System (LMS) yang dapat dikonversi ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pendekatan ini menunjukkan keseriusan dalam mengaitkan proses pembelajaran dengan kinerja ASN secara terukur.
Tidak hanya itu, strategi pengelolaan beban kerja widyaiswara juga dirancang secara cermat. Pemenuhan kewajiban 32 JP per bulan tetap menjadi acuan, dengan skema distribusi jam yang fleksibel, termasuk kolaborasi antar widyaiswara dalam satu pelatihan. Ini menjadi solusi cerdas agar kualitas tetap terjaga tanpa membebani tenaga pengajar.
BDK Surabaya juga memperkuat tata kelola penyelenggaraan dengan tetap menghadirkan kepanitiaan resmi, sistem pelaporan, serta penerbitan sertifikat. Menariknya, mekanisme peserta dilakukan melalui penugasan langsung (by request), bukan sekadar penawaran, sehingga pelatihan lebih tepat sasaran.
Dari sisi substansi, berbagai bidang pelatihan telah disiapkan, mulai dari Bahasa Inggris MI, BK MTs, Bahasa Indonesia MI dan MTs, IPS MTs, hingga PPKn SMA dan RA. Ini menunjukkan bahwa meskipun menggunakan skema efisiensi, cakupan materi tetap luas dan relevan dengan kebutuhan lapangan.
Langkah progresif ini semakin diperkuat dengan rencana koordinasi internal widyaiswara untuk menyusun kebutuhan pelatihan, jumlah kelas, hingga pembagian tugas mengajar secara lebih terstruktur. Semua dirancang agar pelaksanaan PJJ tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak nyata.
Dengan strategi yang adaptif, efisien, dan inovatif, BDK Surabaya membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk melahirkan solusi. PJJ skema 0 rupiah ini menjadi bukti nyata komitmen BDK Surabaya dalam terus menjalankan fungsi pengembangan kompetensi aparatur secara optimal di era transformasi digital.
Penulis: Alia